Peran Masyarakat dalam Pengawasan Tata Kelola Anggaran Daerah Balikpapan

Peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Balikpapan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam penggunaan anggaran daerah.

Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Dr. Teten Masduki, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencegah praktik korupsi dan maladministrasi.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks Balikpapan, masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi tata kelola anggaran daerah. Melalui partisipasi aktif dalam rapat-rapat anggaran dan pemantauan program-program yang didanai oleh anggaran daerah, masyarakat dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Balikpapan, Bambang Sutrisno, “Peran masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.” Dengan adanya feedback dan masukan dari masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan anggaran.

Namun, untuk dapat melibatkan masyarakat secara efektif dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah, diperlukan kesadaran dan keterbukaan dari pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan dalam memastikan penggunaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Balikpapan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan dapat menciptakan tata kelola anggaran daerah yang lebih baik dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.