Peran Penting Pengawasan dalam Pelaksanaan APBD Balikpapan
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan, peran penting pengawasan tidak bisa diabaikan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelaksanaan APBD guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengawasan dalam pelaksanaan APBD sangat krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. “Pengawasan yang baik dapat menjadi benteng pertahanan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBD,” ujar Bambang.
Dalam konteks Balikpapan, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas keuangan negara juga sangat penting. Menurut Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Arif, “BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa APBD Balikpapan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.”
Selain BPK, peran DPRD Balikpapan juga tidak kalah penting dalam pengawasan APBD. Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Indra Maulana, “DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kebutuhan masyarakat.”
Dalam konteks pengawasan APBD Balikpapan, penting juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pemerintah dalam pengelolaan anggaran.”
Dengan demikian, peran penting pengawasan dalam pelaksanaan APBD Balikpapan tidak bisa diremehkan. Pengawasan yang efektif akan menjadi alat kontrol yang dapat menghindarkan potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.