Landasan Hukum Pembentukan BPK Balikpapan

Landasan hukum pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) Balikpapan menjadi hal yang penting untuk dipahami. BPK Balikpapan adalah lembaga yang bertugas sebagai pengawas keuangan dan pembangunan di wilayah Balikpapan. Pembentukan BPK Balikpapan memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Salah satu landasan hukum pembentukan BPK Balikpapan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pembentukan BPK di tingkat daerah, termasuk di Balikpapan.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembentukan BPK di daerah seperti Balikpapan sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. BPK Balikpapan dapat menjadi kontrol yang efektif terhadap pengelolaan keuangan di daerah tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, landasan hukum pembentukan BPK Balikpapan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai struktur organisasi dan tugas BPK di tingkat daerah.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, BPK Balikpapan harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. “BPK Balikpapan harus transparan dan akuntabel dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di daerah,” ujarnya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan BPK Balikpapan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Balikpapan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan di wilayah Balikpapan.